Transcription

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaINSTRUMEN PENILAIANKOTA INKLUSIFVersi 21

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di Indonesia2

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaINSTRUMEN PENILAIANKOTA INKLUSIFVersi 2Instrumen Penilaian Kota InklusifDiterbitkan oleh Kantor Perwakilan UNESCO, JakartaBiro sains untuk kawasan Asia-Pasifik, Kantor Gugus untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,Filipina and Timor-LesteHak Cipta UNESCO 2017 Hak Cipta Dilindungi3

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di Indonesia4

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaDaftar IsiDaftar Isi .5Glossarium .6Singkatan .9Bagian A: Pendahuluan .10Apakah Inklusi itu? .10Apa yang APEKSI lakukan untuk mempromosikan inklusi sosial? .11Penghapusan hambatan untuk akses serta pendekatan berdasarkanhak kedapa inklusi .11Dasar hukum di Indonesia .12Arti ‘akses’ .13Bagian B: Sektor-sektor .151 – Data .152 – Pengembangan Masyarakat / Partisipasi Politik .163 – Perumahan .174 – Kesehatan .175 – Perlindungan & Pelayanan Sosial .186 – Pendidikan .187 – Olahraga, Seni & Rekreasi .198 – Tenaga kerja .209 – Akses terhadap Keadilan dan Perlindungan .2010 – Pengurangan Risiko Bencana .2111 – Transportasi Umum .21Bagian C: Implementasi .22Bagian D: Lampiran .23Lampiran 1: Piagam Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif .235

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaGlossariumAkomodasi yangwajar(Reasonableaccommodation)Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuaiyang tidak memaksakan beban yang tidak proporsionalatau tidak semestinya, jika diperlukan dalam kasus tertentu,untuk memastikan bahwa penyandang disabiitas menikmatiatau melakukan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain,semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.1“Akomodasi yang wajar” adalah modifikasi dan penyesuaianyang sesuai dan perlu untuk memastikan kepuasan ataupelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasanfundamental bagi penyandang disabilitas berdasarkanpersamaan.2“Akkomdasi yang wajar” berarti modifikasi dan penyesuaianyang diperlu dan tepat yang tidak memaksakan bebanyang tidak proporsional atau tidak semestinya, di manadiperlukan dalam kasus tertentu, untuk memastikan bagipenyandang disabilitas kenikmatan atau penggunaan atasdasar kesetaraan dengan orang lain dari seluruh hak asasimanusia dan kebebasan fundamental.3AksesibitasAksesibilitas menggambarkan sejauh mana lingkungan,layanan, atau produk memungkinkan akses untuk sebanyakmungkin orang, termasuk penyandang disabilitas.4Aksesibilitas adalah fasilitas yang disediakan bagipenyandang disabilitas untuk mewujudkan kesempatan yangsama.5Berfungsi(Functioning)1234566WHO, 2011, p. 308Republik Indonesia, 2015, Artikel 1 – 9.UN, 2006, Article 2WHO, 2011, p. 301Republik Indonesia, 2015, Artikel 1 – 8.WHO, 2011, p. 304Istilah payung di ICF untuk fungsi tubuh, struktur tubuh,aktivitas, dan partisipasi. Ini menunjukkan aspek positif dariinteraksi antara individu (dengan kondisi kesehatan) danfaktor-faktor kontekstual individu (faktor lingkungan danpribadi).6

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaDesain universalDesain produk, lingkungan, program, dan pelayanan yangdapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin,tanpa perlu adaptasi atau desain khusus.7 Ini meliputi: (i)Penggunaan equitable, (ii) Fleksibilitas dalam penggunaan,(iii) Sederhana dan intuitif, (iv) Informasi jelas, (v) Toleransiuntuk kesalahan, (vi) Upaya fisik yang rendah, (vii) Ukurandan ruang Untuk pendekatan dan penggunaan.“Desain Universal” berarti desain produk, lingkungan,program dan layanan yang dapat digunakan oleh semuaorang, semaksimal mungkin, tanpa perlu adaptasi ataudesain khusus. “Desain universal” tidak boleh mengecualikanalat bantu untuk kelompok penyandang disabilitas tertentudimana hal ini dibutuhkan.8789101112DisabilitasDisabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembangdan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orangorang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap danIingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektifmereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraandengan yang lainnya.9FisionterapiMenyediakan layanan kepada individu untukmengembangkan, memelihara, dan memaksimalkan potensipergerakan dan kemampuan fungsional sepanjang umur.Juga dikenal sebagai terapi fisik.10Hidup mandiri(Independentliving)Hidup mandiri adalah filsafat dan gerakan penyandangdisabilitas, berdasarkan hak untuk tinggal di masyarakattetapi termasuk penentuan nasib sendiri, kesempatan yangsama, dan harga diri.11KeterbatasankemampuanDalam ICF kehilangan atau kelainan pada struktur tubuhatau fungsi fisiologis (termasuk fungsi mental), dimanakelainan berarti variasi yang signifikan dari norma statistikyang mapan.12WHO, 2011, p. 309UN, 2006, Article 2UN , 2006, Preamble eWHO, 2011, p. 307WHO, 2011, p. 304WHO, 2011, p. 3057

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di ang Fungsi,Disabilitas danKesehatan(InternationalClassificationof Functioning,Disability andHealth – ICF)The classification that provides a unified and standardlanguage and framework for the description of healthand health-related states. ICF is part of the “family” ofinternational classifications developed by the World as (OPD)Organisasi atau majelis dibentuk untuk mempromosikan hakasasi manusia penyandang disabilitas, dimana sebagianbesar anggota dan juga badan pemerintahannya adalahpenyandang disabilitas.14Pelayanan publikPelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatanyang disampaikan untuk memenuhi kebutuhan layanansesuai dengan ketentuan undang-undang bagi setiapwarga negara dan penduduk dalam barang, jasa, dan / ataulayanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layananpublik.15RehabilitasiSatu set tindakan yang membantu individu yang mengalamiatau cenderung mengalami disabilitas untuk mencapai danmempertahankan fungsi optimal dalam berinteraksi denganlingkungan mereka.16RehabiitasiBerbasisMasyarakatStrategi dalam pengembangan masyarakat untukrehabilitasi, pemerataan kesempatan, pengurangankemiskinan, dan penyertaan sosial penyandang disabilitas.RBM diimplentasi melalui usaha gabungan dari parapenyandang disabilitas, keluarga, organisasi, masyarakat,dan pelayanan pemerintah atau non-pemerintah di bidangkesehatan, pendidikan, kejuruan, sosial, dan layananlainnya.17Transer TunaiBersharatTransfer untuk rumah tangga yang memenuhi syarat yangditargetkan tergantung pada perilaku terukur.WHO, 2011, p. 309UN, 2006, Article 2UN , 2006, Preamble eWHO, 2011, p. 307WHO, 2011, p. 304WHO, 2011, p. 305

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaSingkatanAPEKSIAsosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia(Association of Indonesian Municipal Governments)BLKBalai Latihan Kerja(Work/employment oriented education institutions of the Ministry of Labour)BPBDBadan Penanggulangan Bencana Daerah(Regional Disaster Management Agency)DPRDDewan Perwakilan Rakyat Daerah(Municipal House of Representatives)HWDIHimpunan Wanita Disabilitas Indonesia(Indonesian Association of Women with Disabilities)ICFInternational Classification of Functioning, Disability and HealthMusrembangMusyawarah Perencanaan Pembangunan(Development Planning Consultation)NIKNomor Induk Kependudukan(Civil Registration Identification Number)OPDOrganisasi Penyandang Disabilitas(Disabled Persons Organisation)PBBPerserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)PemdaPemerintah daerah (Local government)PIK-PPDPusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilities(Information and Consultation Centre for Women with Disabilities)PKHProgram Keluarga Harapan(Conditional Cash Transfer Program of the Ministry of Social Affairs)PPDIPerkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia(Indonesian Persons with Disability Union)PRBPengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction)RBMRehabiltatsi Berbasis Masyarakat(Community Based Rehabilitation)T2TP2APusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(Integrated service unit for the empowerment of women and children)UKMUsaha Kecil Menengah(Small and medium sized business)UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB)9

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaBagian A: PendahuluanGaris besar untuk ‘Alat Penilaian untuk Kota Inklusif’ telah dikembangkan untuk menjadi dasardiskusi untuk pengembangan ‘Alat Penilaian untuk Kota-Kota Inklusif’ akhir.Bagian B menjelaskan draf sektor, draft pertanyaan dan draft indikator yang dipertimbangkanpada tahap saat ini:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.Data;Pengembangan masyarakat / partisipasi politik;Perumahan;Kesehatan;Perlindungan & pelayanan sosial;Pendidikan;Olahraga, seni & rekreasi;Tenaga kerjaAkses terhadap keadilan dan perlindunganPengurangan risiko bencanaTransportasi umumBagian C menjelaskan bagaimana penilaian terhadap sebuah kota inklusif harusdilaksanakan.Apakah Inklusi itu?“Pengecualian melanggar hak asasi manusia dan martabat. Pengecualianmenahan masyarakat dari pembangunan berkelanjutan. Ini adalah pentingnya2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG) – untuk memberdayakansetiap pria dan wanita, untuk memajukan keadilan, memberantas kemiskinan,untuk melindungi planet ini, inklusi berdiri di jantung Agenda”19Inklusi dan terutama penyertaan penyandang disabilitas bukanlah topik baru di dunia pembangunan. Telah ditekankan pada banyak kesempatan dalam tiga dekade terakhir:199319941995200620151920The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities(PBB, diterbitkan 1994)The Salamanca Statement on Inclusive Education (UNESCO, diterbitkan 1994)The Copenhagen Declaration on Social Development 20 (PBB, diterbitkan 1996)The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (PBB, diterbitkan 2007)The Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development(PBB, diterbitkan 2015)Irina Bokova, UNESCO Director-General, 29. October 2015 at Sofia University, Bulgaria, ces/themes/sv/news/inclusion at the heart of the 2030 agenda for sustainable development/#.VrsPpJN97wcWorld Summit for Social Development Agreements, eements/index.html10

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaBaru-baru ini, Sustainabe Development Goals (SDG)21 yang dikembangkan 2015 dan agendapembangunan 2030 menempatkan banyak fokus pada inklusi sosial.Enam dari 17 tujuanpembangunan berkelanjutan membahas inklusi sosial, sementara tujuan lainnya mendukunginklusi sosial.Tujuan 4:Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkankesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitasTujuan 8:Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif,dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif, sertapekerjaan yang layak bagi semua orangTujuan 9:Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasiinklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasiTujuan 10:Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negaraTujuan 11:Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman, dankukuh.Tujuan 16:Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semuaorang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab, dan inklusif di semua strata.Apa yang APEKSI lakukan untuk mempromosikan inklusi sosial?APEKSI adalah Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia. Bekerja sama dengan UNESCO, APEKSIberpartisipasi dalam pengembangan ‘Jaringan Walikota Indonesia untuk Kota-Kota Inklusif’.Jaringan telah mengembangkan fungsi piagam sebagai dasar untuk pekerjaannya. Piagam inididasarkan pada nilai dan tujuan UNCRPD dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas. Piagam lengkap tersedia di lampiran 1.Penghapusan hambatan untuk akses serta pendekatan berdasarkanhak kepada inklusiKonvensi PBB tahun 2006 tentang Hak Penyandang Disabilitas menyatakan dalam prembulnyabahwa“ disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitasmerupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasankemampuan dan sikap dan Iingkungan yang menghambat partisipasi penuhdan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yanglainnya ”21Sustainable Development Goals, https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs11

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaSetelah mengatakan ini, UNCRPD merubahkan paradigma tentang bagaimana masyarakatmemahami disabiitas: Disabilitas merupakan hasil dari interaksi seseorang dengan kelainandengan masyarakat jika masyarakat telah mengembangkan hambatan. Masyarakat yangmenghapus hambatan partisipasi membuat lingkungan inklusif yang memungkinkan semuaorang - termasuk penyandang disabiltas - untuk memiliki akses terhadap layanan dan fasilitaspublik dan berpartisipasi dalam kehidupan komunal dan karena itu diinklusikan. Penghapusanhambatan untuk berpartisipasi menyebabkan penghapusan ‘disabilitas’.Perubahan penting lainnya yang dibawa UNCRPD adalah bahwa penyandang disabilitassebagai subyek aktif dengan hak yang dapat mereka klaim.Ini menegaskan kembali pergeseran paradigma dari melihat penyandang disabilitas sebagaiobjek amal dan kasihan terhadap subyek dengan hak. Model disabilitas sosial dan berbasishak menyatakan bahwaDisabiltas adalah hasil interaksi seseorang dengan masyarakat.Disabilitas tidak terletak pada individu.Masyarakat menciptakan hambatan dan karenanya melumpuhkan partisipasiindividu.Di bawah model sosial, masyarakat harus berubah sehingga hambatan individudilepaskan dan disabilitas dihilangkan.Dasar hukum di IndonesiaPemerintah Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk pembangunan inklusif. Alatpenilaian ini mendukung pemerintah kota untuk memenuhi hak penyandang disabilitas danmendukung penyandang disabilitas untuk mengklaim hak mereka.Undand-Undang Dasar Republik IndonesiaPeraturan Menteri Pendidikan Nasional 70/2009 tentang Pendidikan InklusifUndang-Undang 19/2011Penyandang ana Pembangunan Nasional 2015-2019Deklarasi Presiden 75/2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 20152019Undang-Undang 8/2016 tentang Penyandang DisabiltasUndang-Undang 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah alat yang kuat bagi penyandangdisabilitas untuk mengklaim hak mereka. Daftar hak eksplisit disebutkan meliputi:12i.hidup;ii.bebas dari stigma;iii.privasi;

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di Indonesiaiv.keadilan dan perlindungan hukum;v.pendidikan;vi.pekerjaan, kewirausahaan, dan .keolahragaan;xi.kebudayaan dan pariwisata;xii.kesejahteraan sosial;xiii.aksesibilitas;xiv.pelayanan publik;xv.pelindungan dari bencana;xvi.habilitasi dan rehabilitasi;xvii. konsesi;xviii. pendataan;xix.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;xx.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;xxi.berpindah tempat dan kewarganegaraan; danxxii. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.Arti ‘akses’Bagian B memanfaatkan istilah ‘akses’ banyak. Oleh karena itu penting untuk memahamikonsep ‘akses’. ‘Akses’ adalah konsep yang agak kompleks yang mencakup (i) ketersediaan, (ii)aksesibilitas, (iii) akomodasi, (iv) keterjangkauan dan (v) ah layanan tersedia yang memenuhi standar minimum nasional?2AksesibilitasApakah penyandang disabilitas dapat membuat janji temu?Mungkinkah penyandang disabilitas bepergian dari rumah ke penyedialayanan dan pulang ke rumah?3AkomodasiApakah kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi? Apakah layananyang sesuai untuk penyandang disabilitas?13

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di Indonesia4KeterjangkauanApakah penyandang disabilitas mampu membayar layanan tanpakesulitan keuangan? Pertimbangkan semua biaya yang diperlukantermasuk biaya untuk layanan itu sendiri dan biaya kesempatan untuktransportasi, orang pendukung, dll.5PenerimaanApakah penyandang disabiltas mengunakan layanan publik yangditawarkan?‘Akses’ terhadap layanan hanya dijamin jika kelima kriteria di atas terpenuhi.14

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaBagian B: Sektor-sektor1 – DataNo.22PertanyaanIndikator1-1Apakah data penyandang disabilitas tersedia?Statistik tersedia.1-2Apakah data dipilah berdasarkan disabilitas?Data dipilah berdasarkandisabilitas.1-3Apakah data dipilah berdasarkan umur?Data dipilah berdasarkanumur.1-4Apakah data dipilah berdasarkan jenis kelamin?Data dipilah berdasarkanjenis kelamin.1-5Data dipilah berdasarkan status kemiskinan.Data dipilah berdasarkanstatus kemiskinan.1-6Apakah penyandang disabiitas terlibat dalammerancang kuesioner dan menerapkan koleksi data?Penyandang disabilitastelah terlibat selamakeseluruhan prosespengumpulan data.1-7Apakah data tersebut termasuk penilaian fungsional?Penilaian fungsionaldisertakan.1-8Apakah data tersebut termasuk penilaian terhadapkesadaran penyandang disabiltas akan hak penyandangdisabilitas?Kesadaran akan hak dinilai.1-9Apakah data tersebut termasuk penilaian kesejahteraanpenyandang disabilitas? Apakah penyandang disabilitasmerasa bahwa berikut karakteristik22 sedang dihormati:o Menghormati martabat;o Otonomi individu;o Anti diskriminasi;o Partisipasi penuh;o Keragaman manusia dan kemanusiaan;o Kesempatan yang sama;o Persamaan;o Aksesibilitas;o Kapasitas dan identitas anak yang terus berkembango Inklusivitas; dano Perlakuan khusus dan perlindungan ekstra.Kesadaran akan hak dinilai.Republik Indonesia, 2016, Article 215

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di Indonesia2 – Pengembangan Masyarakat / Partisipasi PolitikNo.23PertanyaanIndikator2-1Apakah kota mempunyai peraturan atau rencana aksitentang hak-hak penyandang disabilitas?Sebuah regulasi ataurencana aksi telahditerbitkan dan sedangdilaksanakan.2-2Apakah penyandang disabilitas atau OPD diwakili diDPRD?Penyandang disabilitasdiwakili di DPRD.2-3Apakah Pemda memperkerjakan penyandangdisabilitas?Penyandang disabilitasdiperkerjakan Pemda.2-4Apakah penyandang disabilitas memiliki akses kepertemuan musrembang?Penyandang disabilitasmemiliki akses kemusrembang.2-5Apakah kebutuhan penyandang disabilitas dicermikandalam rencana pembangunan kota?Kebutuahan penyandangdisabilitas tercermin dalamrencana pembangunankota.2-6Apakah bangunan umum dan kantor pemerintah dapatdiakses oleh penyandang disabilitas?Bangunan umum dankantor pemeritah dapatdiakses oleh orang denganberbagai disabilitas.2-7Apakah acara public dapat diakses oleh penyandangdisabilitas?- Peringatan Hari Kemerdekaan- Peringatan Hari Penyandang DisabilitasPenyandang disabilitasdiundang dan bisa datangke acara public.2-8Apakah pemerintah kota merangkul 7 prinsip-prinsipdesain universal23?Desain unversal telahdiakui dan diadopsi olehpemeritah kota.2-9Apakah kota menyediakan program CBR?Pemerintah kotamemberikan dukunganuntuk program CBR.2-10Apakah kegiatan sehari-hari (sekolah, pekerjaan,rekreasi, kegiatan keagamaan, dll) diakses?Akses disediakan.2-11Apakah penyandang disabilitas mempunyai aksesterhadap informasi melalui teknologi yang telahteradaptasi kebutuahn individual?Penyandang disabilitasmemiliki akses terhadapinformasi.2-12Apakah penyandang disabilitas memiliki NIK?Penyandang disabilitasmemiliki NIK dan aktekelahiran.Equitable use, Flexibility in use, Simple and intuitive, Perceptible information, Tolerance for error, Low physical effort, Size and space forapproach and use16

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di Indonesia2-13Apakah pemilihan dapat diakses oleh semua warganegara?Pemilihan dapat diakses.3 – PerumahanNo.PertanyaanIndikator3-1Apakah pemerintah memberikan dukungan untukmembuat kompleks perumahan dapat diakses olehpenyandang disabilitas?Administrasi kotamendukung penyandangdisabilitas denganmembangun jalan daninfrastuktur yang aksesibel.3-2Apakah administrasi kota memberikan bantuanakomodasi wajar untuk rumah tangga yang memilikianggota keluarga dengan disabiltas?Administrasi kotamendukung rumah tanggadalam membuat rumahdapat diakses.3-3Apakah penyandang disabilitas memfaatkan layananyang disebutkan diatas?Penyandang disabilitasmemfaatkan layanantersebut.4 – KesehatanNo.PertanyaanIndikator4-1Apakah pemerintah kota memiliki peraturan atau rencanaaksi tentang kesehatan?Sebuah regulasi ataurencana aksi telahditerbitkan dan sedangdilaksanakan.4-2Apakah penyandang disabilitas memiliki akses terhadaplayanan kesehatan berkualitas?Kota ini memiliki rumahsakit yang merawatpenyandang disabilitas.4-3Apakah penyandang disabilitas miskin memiliki aksesterhadap layanan kesehatan berkualitas gratis?Kota ini memiliki rumahsakit yang menyediakanperawatan kesehatangratis bagi penyandangdisabilitas.4-4Apakah penyandang disabilitas memiliki akses terhadaplayanan rehabilitasi berkualitas?Kota ini menyediakanlayanan rehabilitasi bagipenyandang disabilitas.4-5Apakah penyandang disabilitas miskin memiliki aksesterhadap layanan rehabilitasi kualitas gratis?Kota ini menyediakanlayanan rehabilitasi gratisbagi penyandang disabilitasmiskin.17

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di Indonesia4-6Apakah penyandang disabilitas menggunakan layanankesehatan berkualitas gratis?Penyandang disabilitasmenggunakan layanan ini.5 – Perlindungan & Pelayanan SosialNo.PertanyaanIndikator5-1Apakah pemerintah kota memiliki peraturan atau rencanaaksi tentang kesehatan?Sebuah regulasi ataurencana aksi telahditerbitkan dan sedangdilaksanakan.5-2Apakah penyandang disabilitas memiliki akses keprogram transfer tunai bersyarat untuk mendukungmereka?Penyandang disabilitasmemiliki akses ke programtransfer tunai bersyarat.5-3Apaka peyandang disabilitas memiliki akses ke skemaasuransi sosial (BPJS, Kartu Indonesia Pintar, etc?Penyandang disabilitasmemliki akses ke skemaasuransi sosial.5-4Apakah pemerintah kota memiliki data tentang berapabanyak keluarga yang menerima PKH untuk anggotakeluarga dengan disabilitas berat?Pemerintah kota memilikidata tersebut.5-5Apakah penyandang disabiltas berpartisipasi aktif dalamprogram-program perlindungan sosial?Penyandang disabiltasmenggunalan layanan ini.6 – PendidikanNo.PertanyaanIndikator6-1Apakah pemerintah kota memiliki peraturan atau rencanaaksi tentang pendidikan inklsuif?Sebuah regulasi ataurencana aksi telahditerbitkan dan sedangdilaksanakan.6-2Apakah akses ke sekolah umum gratis?Akses ke sekolah umumgratis dan tidak ada biayatersembunyi.6-3Apakah pendidikan inklusif di semua tingkatanpendidikan dari TK hingga SMP tersedia?Pendidikan inklusif disemua tingkatan pendidikantersedia.6-4Apakah anak penyandang disabilitas terdaftar di sekolahumum iklusif?Anak penyandangdisabilitas terdaftar disekolah umum iklusif18

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di Indonesia7 – Olahraga, Seni & RekreasiNo.PertanyaanIndikator7-1Apakah pemerintah kota memiliki peraturan ataurencana aksi tentang olahraga, seni dan rekreasi?Sebuah regulasi ataurencana aksi telahditerbitkan dan sedangdilaksanakan.7-2Apakah penyandang disabilitas memiliki akses kefasilitas olahraga inklusif dan asosiasi olahraga inklusif?Penyandang disabilitasmemiliki akses terhadapfasilitas olahraga inklusif danasosiasi olahraga inklusif.7-3Apakah penyandang disabilitas memiliki kesempatanuntuk mengekspresikan diri melalui seni dan musik didepan umum?Penyandang disabiltasmemiliki kesempatan untukmengekspresikan dirimereka di depan umum.7-4Apakah penyandang disabilitas memiliki akses terhadapkegiatan budaya, dan pusat-pusat kebudayaan publikdan swasta?Penyandang disabilitasmemiliki akses ke pusatpusat kebudayaan.7-5Apakah penyandang disabilitas memiliki akses ke arearekreasi umum?Penyandang disabilitasmemiliki akses ke tempatrekreasi publik.7-6Apakah penyandang disabilitas menggunakanpelayanan publik yang berkaitan dengan seni, olahragadan rekreasi?Penyandang disabilitasmenggunakan layanan ini.19

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di Indonesia8 – Tenaga kerjaNo.PertanyaanIndikator8-1Apakah pemerintah kota memiliki peraturan atau rencanaaksi tentang perkerjaan untuk penyandang disabilitas?Sebuah regulasi ataurencana aksi telahditerbitkan dan sedangdilaksanakan.8-2Apakah kota menyediakan petugas konseling lapangankerja yang mendukung penyandang disabilitasdalam menemukan dan mempertahankan pekerjaandan nasihat di kantor publik dan swasta mengenaiaksesibilitas, kesadaran dan akomodasi yang masukakal?Pemerintah kotamemberikan konselingdan layanan tersebut bagipenyandang disabiltasdan pengusaha.8-3Apakah kota memberikan pemberdayaan ekonomi bagipenyandang disabilitas?Kota ini mendukungpenyandang disabilitasmembentuk UKM.8-4Apakah penyandang disabilitas memiliki akses terhadapBLK?Penyandang disabilitasmemiliki akses ke BLK.8-5Apakah penyandang disabilitas menggunakan pelayananpublik terkait dengan?Penyandang disabilitasmenggunakan layanan ini.9 – Akses terhadap Keadilan dan PerlindunganNo.PertanyaanIndikator9-1Apakah kota menyediakan T2TP2A dan penyandangdisabilitas memiliki akses?T2TP2A responsif.9-2Apakah perempuan dan anak-anak penyandangdisabilitas memiliki akses terhadap perumahan yangaman?Pemerintah kotamenyediakan fasilitasperumahan yang aman bagiperempuan dan anak-anakpenyandang disabilitas yangmembutuhkan.9-3Apakah penyandang disabilitas dari segala umur danjenis kelamin memiliki akses terhadap bantuan hukumjika terjadi masalah hukum?Pemerintah kotamenyediakan fasilitasbantuan hukum bagiperempuan dan anak-anakpenyandang disabiltas yangmembutuhkan.9-4Apakah kota menyediakan PIK PPD?PIK PPD ada.9-5Apakah penyandang disabilitas menggunakanpelayanan publik yang berkaitan dengan keadilan danperlindungan?Penyandang disabilitasmenggunakan layanan ini.20

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di Indonesia10 – Pengurangan Risiko BencanaNo.PertanyaanIndikator10-1Apakah pemerintah kota memiliki peraturan ataurencana aksi tentang PRB?Sebuah regulasi ataurencana aksi telahditerbitkan dan sedangdilaksanakan.10-2Sudahkah BPBD dibentuk?BPBD sudah dibentuk.10-3Apakah penyandang disabilitas terlibat dalam programPRB?Penyandang disabilitasterlibat dalam programPRB.10-4Apakah penyandang disabilitas berpartisipasi dalamprogram PRB?Penyandang disabilitasturut berpartisipasi.11 – Transportasi UmumNo.PertanyaanIndikator11-1Apakah pemerintah kota memiliki peraturan ataurencana aksi tentang transportasi umum?Sebuah regulasi ataurencana aksi telahditerbitkan dan sedangdilaksanakan.11-2Apakah trasnportasi umum yang aman dan aksesibeltersedia di semua wilayah kota?Penyandang disabilitasdapat mengakseskendaraan transportasiumum.Kota ini menyediakaninfrastruktur yang dapatdiakses termasuk haltebus.11-3Apakah penyandang disabilitas menggunakantransportasi umum?Penyandang disabilitasmenggunakan transportasiumum.21

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaBagian C: ImplementasiPenilaian untuk setiap pertanyaan menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Dimana angka 1 merupakan hasil kurang bagus dan angka 5 hasil sangat bagus.Peninailan harus dilakukan secara partisiatif. Tim penilaian harus terdiri dari anggota pemeritahan kota setempat, perwakilan DPO dan masyarakat umum yangdiwakili oleh LSM non-disabilitas.Tiga komponent tim penilaian, yaitu anggota pemeritahan kota setempat, perwakilan DPO dan masyarakat umum, harus melakukan penilaian sendiri.Hasil dibanding sesudah penilaian selesai.Total skor harus dihitung.Penilaian akhir harus dipresentasikan dalam lokakarya kepada anggota APEKSIdan UNESCOExample where the three parties agree:No.6-222PertanyaanIndikatorApakah akses kesekolah umumgratis?Akses kesekolah umumgratis dantidak ada biayatersembunyi.PenyandangdisabilitasPemkotLSM555

Instrumen Penilaian Kota Inklusif di IndonesiaBagian D: LampiranLampiran 1: Piagam Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota InklusifPIAGAM JARINGAN WALIKOTA INDONESIA MENUJU KOTA INKLUSIFCHARTER OF THE NETWORK OF INDONESIAN MAYORS FOR INCLUSIVE CITIESPEMBUKAANPREAMBLEAnggota Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif:The Members of the Network of Mayors of Inclusive Cities for Indonesia:Menekan

Tujuan 4: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas Tujuan 8: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap d